# Permasalahan di Aceh dan Penyelesainnya Pasca Perjanjian Helsinki 2005

       Selama bertahun-tahun Indonesia dihadapkan pada permasalahan di Aceh. Warga sekitar menjadi korban dari Perselisihan antara GAM dengan RI. Berbagai pertikaian dan keonaran dilakukan GAM untuk meresahkan ketentraman RI,oknum tersebut ingin melepaskan diri dari NKRI karena berbagai alasan dan kepentingan. Tetapi permasalahan tersebut akhirnya menemukan jalan keluar yang baik. Pemerintah Republik Indonesia mengadakan perjanjian damai dengan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki,Finlandia. GAM dan RI sepakat untuk mengakhiri konflik dan pertikaian yang memakan banyak korban. Dua pihak tersebut melunak paska Tsunami,sehingga mereka membuka hati untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mulai dari pemimpin terdahulu Era Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono berbagai langkah telah diambil untuk menyelesaikan masalah di Aceh ini. Hingga akhirnya terwujud juga perdamaian tersebut dalam perjanjian Helsinki. Bangsa Indonesia merasa bangga dan gembira dengan bersatunya kembali Aceh ke pangkuan ibu pertiwi. Meski begitu setelah perjanjian Helsinki justru masih ada pihak-pihak yang memprofokatori tentang anggapan bahwa perjanjian tersebut yang mengandung nota kesepahaman justru merugikan RI,karena GAM bias saja memutuskan untuk memerdekakan Aceh dan keluar dari NKRI.

            Perlu adanya sebuah pelurusan dari kesalahpahaman tersebut agar tidak membuat keruh suasana di Aceh kembali.  Situasi di Aceh dapat saja memanas kembali apabila tidak ada pengendalian dari ke dua belah pihak baik RI maupun GAM. Dalam nota kesepahaman terdapat kesepakatan untuk membantu proses reintegrasi mantan kombatan GAM dan masyarakat umum. Pemerintah menyediakan dana reintegrasi,dana ini disalurkan ke badan reintegrasi Damai Aceh melalui departemen sosial.Namun setelah itu terdapat kendala di meskanisme penyaluran dana reintegrasi kepada eks kombatan GAM. Para pejang ini tidak munkin meninggalkan Aceh,melainkan mereka harus menyatu dengan masyarakat Mereka tidak akan mengangkat senjata,karena Aceh merupakan bagian dari RI.

DDR(Disarmament,Demobilitation,Reintegration) menentukan bagaiman proses reintegrasi dan seberapa besar dana yang tersedia untuk reintegrasi. Menurut para tokoh DDR hanya sebuah program yang berkaitan dengan faktor keamanan, hanya akan terbatas pada mengeluarkan elemen-elemen yang memiliki potensi berbahaya bermasyarakat. Sangat penting mencapai keseimbangan antara tujuan keamanan dan sosial ekonomi, yang harus dikaitkan dengan  konteks sosial, politik, dan ekonomi aceh yang spesifik.

·         Implementasi dan hambatan dibidang ekonomi

Konflik bersenjata mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur fisik sosial dan ekonomi yang akan menghambat kesempatan kerja yang produktif dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Reintegrasi ekonomi dan mencari pekerjaan salah satu tantangan dan juga faktor penentu keberhasilan DDR.

Salah satu tantangan kompleks adalah bahwa komponen reintegrasi dalam program DDR perlu dikaitkan dengan pemulihan sosial ekonomi. Implementasi dan hambatan bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemampuan pemerintah menjalankan pemerintahan menjaga ketertiban dan stabilitas dinegara-negara yang terkena dampak konflik biasanya lemah. Lebih baik menyelesaikan reformasi sektor keamanan terlebih dahulu sebelum memulai DDR.

·         Implementasi dan hambatan bidang sosial dan budaya

Penciptaan kesempatan kerja telah terbukti menjadi alat utama untuk mencapai keberhasila. Pendidikan dan ketrampilan para mantan gerilyawan menggambarkan sebagian kecil citra identitas mereka. Penting memahami tentang apa yang ingin dicapai para mantan gerilyawan dalam kehidupan mereka dari keinginan untuk penghidupan.  
·         Evaluasi keberhasilan BRDA

BRDA harus mampu membuat langkah strategis untuk mengatasi persoalan proses reintegrasi aceh. Bidang reintegrasi disamping ketiadan indikator yang terukur banyask kalangan kuatir dengan keberhasilan proses ini. BRDA mendorong pemerintah pusat untuk mengubah payung hukum pembentukan BRDA. BRDA harus memiliki hak untuk mengelola anggaran sendiri. BRDA bersama lembaga-lembaga yang sangat berkepentingan dengan proses reintegrasi menyelesaikan perdamaian dan pengembangan di aceh. Penanganan aceh paska konflik jauh lebih penting dan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan proses rehabilitasi dan rekontruksi aceh paska  bencana gempa tsunami. Pemerintah harus membangun perdamaian berkelanjutan menyangkut aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan tata pemerintahan. BRDA memiliki hak untuk mengelola kebutuhan anggaran kepemerintah pusat. BRDA, stakeholder, lembaga-lembaga yang berkepentingan reintegrasi menyelesaikan perdamaian aceh. Beban berat BRDA tidak pernah diimbangi dengan proses penguatan pada lembaga tersebut, maka proses perdamaian di aceh akan berjalan mudah.

Analisis

Teori Konflik George Simmel,dimana satu organisasi sosial seperti GAM mempunyai hubungan sosial yang terjadi dalam konteks sistematik sebagai suatu percampuran proses asosiatif dan disasosiatif. Dalam organisasi seperti GAM,terdapat refleksi-reflexksi dari para pelaku dan tekanan-tekanan yang diarahkan oleh bentuk hubungan sosial. Mereka mempunyai hubungan yang erat,merasa senasib dan seperjuangan dalam kelompok tersebut,untuk itu mereka bersatu membangun citra yang baru. Semakin besar derajad keterlibatan kelompok GAM dalam suatu konflik,semakin besar  kemungkinan konflik menjadi bersifat keras. Seluruh kemampuan yang dimiliki para anggota GAM dicurahkan total dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan hingga mereka mencapai kepentingan yang diinginkan.

Semakin tinggi tingkat solidaritas antar sesama anggota kelompok yang terlibat konflik,semakin besar tingkat keterlibatan emosi mereka. Segenap kemampuan mereka curahkan untuk membela kelompoknya mati-matian. Untuk itu pemicu keadaaan memanas adalah emosi masyarakat yang labil dan terkesan tidak terkontrol. Semakin tinggi keharmonisan yang terjadi sebelumnya diantara anggota kelompok yang terlibat konflik,semakin besar tingkat keterlibatan emosional para anggota GAM. Tidak jarang dalam beberapa kesempatan orang-orang GAM menunjukan sikap emosional yang justru terkesan arogan. Mereka menggunakan senjata tajam bahkan menyandra beberapa masyarakat yang tidak besalah demi kepentingan mereka. Masing-masing anggota GAM justru berkaitan dengan kepentingan dan tujuan pribadi yang semakin besar kemungkinan untuk memicu konflik menjadi bersifat keras.

Pemerintah aceh perlu melakukan kiat-kiat agar rekonsolidasi dapat terwujud. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan untuk mempertemukan rakyat aceh dengan melibatkan semua komponen input dan output masyarakat sebagai sarana rekonsolidasi. Setiap masyarakat berhak diikut sertakan dalamn kegiatan apapun yang menyangkut kehidupan dan kepentingan rakyat banyak. Kegiatan seperti itu dapat mengahasilkan rekomendasi dan memudahkan pemerintah aceh untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan yang utama ialah masalah keamanan. Masalah keamanan sangat penting dibahas dalam perundingan dengan rakyat aceh agar stabilitas hankam tetap terjaga. Pemerintah harus menjaga keamanan  masyarakat aceh agar situasi dan kondisi masyarakat tidak memanas. Hindari diskriminasi penglibatan dalam pemerintahan dan pembanguna aceh, terutama KPA dengan masyarakat aceh lainnya. Pemerintah tidak berhak mendiskriminasi segala kehidupan dan pembangunan masyarakat aceh. Aceh mempunyai kebebasan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerahnya.

          Perlu menghilangkan sifat dan karakteristik negative rakyat aceh seperti sombong dan sirik. Mereka sering mengklaim lawan politik adalah musuh dan penghambat pembangunan. Sikap rakyat aceh yang tempramental dapat menghambat rekonsiliasi untuk terwujud, sehingga kemungkinan akan munculnya kembali konflik yang lebih luas. Kelemahan aceh yang mudah ditakhlukan adalah persoalan financial. Orang aceh justru sibuk dengan uang recehnya dibanding dengan kehidupan sosialnya. Apabila kiat-kiat tersebut dilakukan oleh pemerintah aceh dengan sebaik-baiknya maka secara otomatis rekonsolidasi dapat terwujud sesuai keinginan.